Dinsos Siap Bantu Orang Tidak Mampu

KALTENGNEWS,Pulpis-Dari tahun ketahun Pemerintah Pusat,Propinsi maupun Pemerintah daerah, selalu saja memikirkan nasib masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan,terbukti dengan berbagai macam cara program yang sudah dilakukan diantaranya meluncurkan program KIS (Kartu Indonesia Sehat) program PKH (Program Keluarga Harapan) program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dan masih banyak lagi program-program lainnya dan disalurkan oleh elemen-elemen,lembaga,dinas maupun instansi yang terkait, yang bertujuan mensejahterakan masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan diseluruh wilayah Indonesia.

Kepala dinas Sosial Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan tengah,Ir.Satria During mengatakan menjelaskan diruang kerjanya kemarin, bantuan yang kami salurkan melalui Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kepada para penerima yang berhak datanya sudah berdasarkan prusedur dan kajian, yaitu dari pemerintahan tingkat desa sampai ketingkat pemerintah pusat,imbuhnya.

During menambahkan untuk warga yang mendapatkan bantuan itu tidak bisa dibagi ataupun memberikan kebijakan karena berdasarkan hati nurani,dengan kata kasian,berdasarkan petunjuk dan pedoman seharusnya nama masyarakat yang berhak menerima mutlak dia yang menerima tidak bisa dibagikan kepada masyarakat yang tidak terdata,kalau keadaan demikian  masyarakat yang terdata karena berbagi alasan kasian artinya program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan agak terlambat,kita ambilkan contoh semisal masyarakat yang terdata mendapatkan bantuan beras 10kg karna kebijakan kepada masyarakat yang lain tidak terdata maka jumlah kg berasnya akan berkurang.

“Dan untuk permasalahan data masyarakat yang mendapatkan bantuan mungkin tidak kita pungkiri ada kekeliruan, yang namanya sosial itu semua pihak ada keterlibatan pertama keterlibatan masyarakat setempat baru sampai dengan kepemerintah, seandainya ada warga yang mendapatkan bantuan dan menurut warga sekitar kurang begitu layak untuk mendapatkannya maka itu semua bisa dirapatkan antar desa, baru data yang sudah disinkronkan dibawa kedinas Sosial dan diusulkan kepemerintah pusat, untuk realisasi tergantung dari pemerintah pusat melalui instansi terkait,begitupun sebaliknya”, paparnya menjelaskan.(Romi/KALTENGNEWS)

- Info Redaksi Kalteng News -